Kajian Yuridis Mengenai Politik Uang (Money Politics) Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

  • Putut Gunawarman Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

Abstract

Demokrasi adalah instrumen dalam mewujudkan sistem kedaulatan rakyat, kehidupan politik yang demokratis sejatinya adalah untuk mewujudkan idealisme bagi masyarakat dan Negara. Money politic merupakan bagian integral dari kehidupan modern. Keberadaannya, sering dinistakan karena dalam banyak hal melahirkan malapetaka bagi kehidupan bersama. Jika dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan memberi atau menjanjikan uang kepada pemilih memang dikenai pidana namun tidak bisa ditindaklanjuti ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena ketentuan pidananya tidak ada.

Published
2015-04-22
How to Cite
Gunawarman, P. (2015). Kajian Yuridis Mengenai Politik Uang (Money Politics) Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015. IUS : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 3(1), 47-50. https://doi.org/10.51747/ius.v3i1.393

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.